“Semakin banyak peraturan, maka semakin banyak pelanggaran”

( postingan ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang dikirim lewat email, sebelum membacanya saya sampaikan bahwa apa yang tertulis dalam postingan kali ini hanyalah sekedar pemikiran dari sosok jiwakelana yang masih memiliki kedangkalan ilmu pengetahuan tentang hukum, saran dan kritiknya sangat saya hargai untuk menambah wawasan saya mengenai hukum negara Republik Indonesia ini.)

Prita Mulyasari yang dituntut telah melakukan pencemaran nama baik oleh RS Omni Internasional, merupakan korban dari sistem hukum Indonesia yang melebar. Penggunaan pasal 27 ayat 3     UU No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, cukup menjebak banyak pihak dalam melakukan proses maupun akses internet.

Jika UU No.11 tahun 2008 Tentang ITE tersebut dipaksakan diberlakukan tanpa ada penawaran, maka dalam kasus Prita bukan saja Prita yang dapat dituntut, tapi dimana dan darimana Prita memperoleh layanan tersebut juga dapat dikategorikan terlibat. Yahoo misalnya, dapat di tuntut karena memberi fasilitas akun email, penjual dan produsen comfuter karena telah menjual peralatan comfuter yang dipergunakan Prita untuk koneksi internet. Disamping itu bukankah satelit PALAPA dapat juga dituntut..? siapa yang mempunyai satelit tersebut…?

Hukum Indonesia memang cukup melebar, satu kasus dapat dikenai pasal berlapis dari berbagai UU dan Peraturan yang ada, dan satu pasal dapat menjaring berbagai perbuatan lainnya. Selain UU ITE Prita masih bisa dikenai KUHP perbuatan yang mendatangkan perasaan tidak senang. Tapi masih beruntung Indonesia belum berpikir untuk membuat UU tentang Etika dan Moralitas.

Pada dasarnya dalam KUHP tidak dikenal adanya delik pencemaran nama baik, yang ada adalah perbuatan yang mendatangkan perasaan tidak senang orang lain. Seluruh hukum yang mengandung unsur pidana bersumber dari KUHP. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” kuranglah tepat menjadi salah satu sanksi yang diberikan karena hal tersebut sangat membatasi hak manusia untuk berekspresi. Setiap orang sudah kehilangan hak untuk mengkritik sesuatu, karena dapat dikategorikan penghinaan oleh pihak yang merasa dikritik.

Istilah pencemaran nama baik adalah hal yang dapat diperdebatkan, definisi dari pencemaran nama baik adalah suatu keterangan yang tidak mengandung kebenaran tentang seseorang atau kelompok dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana jika keterangan tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan..? apakah termasuk sebagai perbuatan pencemaran nama baik…? Lantas jika seseorang yang dituntut selanjutnya mengatakan tidak “sengaja” apakah masih bisa dituntut, karena UU ITE hanya mengamanatkan kepada pihak yang sengaja saja…? Makanya, istilah pencemaran nama baik itu adalah hal yang dapat diperdebatkan, dan tentunya kedudukan hukumnya adalah perdata bukan pidana.

Sebenarnya telah ada pihak yang mengajukan judicial review terhadap pasal 27 UU ITE, namun MK menolak seluruh dalil yang disampaikan. Dengan adanya kasus Prita ini, keberadaan pasal 27 UU ITE tersebut kiranya dapat dipertimbangkan kembali. Semoga.

(mengkritik postingan ini dibebaskan dari tuntutan  pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(3) jo 45 ayat (1) UU No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.)