(saat jiwa bebas bicara)

Kiruhnya persoalan Ahmadyah mungkin dianggap sudah selesai oleh sebagian masyarakat. Tetapi sebenarnya persoalan tersebut belumlah selesai atau bahkan masih jauh dari penyelesaian.

Bagi Pemerintah dengan menerbitkan SKB 3 Menteri, seakan telah memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan Ahmadyah itu bubar. Padahal itu semua hanya sekedar pendingin suasana yang sudah sangat memanas dan memicu konflik yang luar biasa dengan jatuhnya korban dari berbagai kalangan. Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa sesungguhnya Pemerintah dari awal memang tidak siap untuk menuntaskan persoalan tersebut. Seharusnya jika Pemerintah memang mempunyai etikat yang baik, memiliki kemauan politik (politic will) untuk menyelesaikan kasus Ahmadyah yang sangat mengeramkan Umat Islam di Indonesia, maka Pemerintah harus berani untuk menyatakan Ahmadyah itu bubar tanpa memberikan sedikit celahpun untuk kemungkinan bangkit kembali.

Tetapi inilah lelucon politik yang ingin dipentaskan oleh Pemerintah, memberi kesempatan kembali kepada masyarakat untuk berbicara melalui bahasanya masing-masing. Sadar atau tidak sadar, Pemerintah memberi peluang timbulnya gejolak kembali dengan menerbitkan SKB 3 Menteri tersebut. seharusnya Pemerintah menerbitkan larangan pengembangan ajaran Ahmadyah dalam bentuk Peraturan Menteri bukan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) karena SKB tidak dikenal didalam UU berdasarkan UU No.10 tahun 2004. Dan karenanya SKB 3 Menteri yang telah diterbitkan pada tanggal 9 Juni kemarin tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian sewaktu-waktu kelompok Ahmadyah masih memiliki kemungkinan untuk bangkit kembali dan mengembangkan ajarannya.